BERITA

Kota Blitar - UPT Puskesmas Kepanjenkidul menggelar kegiatan Lokakarya Mini Kesehatan di Aula Kecamatan Kepanjenkidul, Selasa (21/4/2026). Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari BPJS Kesehatan serta Dinas Kesehatan Kota Blitar, menjadi salah satu upaya  dalam mengoptimalkan capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui penguatan koordinasi lintas sektor. 

Camat Kepanjenkidul, Asrofi Romli menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus solusi terhadap sejumlah kendala teknis di lapangan. Ia menambahkan, pihak kecamatan bersama kader PKH dan RT/RW turut dilibatkan dalam pendataan aktif guna memastikan seluruh warga terakomodasi dalam sistem jaminan kesehatan.  Upaya ini dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan akses layanan kesehatan tetap merata.

"Dari hasil diskusi hari ini, kami jadi mengetahui bahwa ada beberapa hal terkait UHC, di mana nomor kepesertaan sudah ada, namun statusnya masih dorman. Misalnya anak-anak PNS di atas 20 tahun yang tidak dicek sehingga menjadi nonaktif. Kami turut membantu sosialisasi agar masyarakat bisa melakukan pengecekan dan pengaktifan kembali,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Blitar, Silvia Dewi Kusumawati, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga status kepesertaan tetap aktif, bahkan saat dalam kondisi sehat. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan penyempurnaan data penerima bantuan iuran (PBI) agar lebih tepat sasaran. 

Optimalisasi ini diarahkan bagi masyarakat sesuai desil prioritas, terutama yang tengah menjalani pengobatan.

“Dalam konteks UHC, kita lihat masyarakat kota blitar sudah punya nomor kepesertaan tandanya sudah punya penjaminan, PR-nya bagaimana mengedukasi masyarakat yang terdampak nonaktif agar status kepesertaannya aktif kembali," ujarnya.

Di sisi pelaksana, Kepala UPT Puskesmas Kepanjenkidul, Rita Triana, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mensinergikan jaminan kesehatan dengan layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Kami ingin memastikan masyarakat memahami hak jaminan kesehatan yang dimiliki, sehingga berbagai miskomunikasi di lapangan dapat diminimalkan. Harapannya, kami dapat terus memberikan pelayanan terbaik dan mempertahankan capaian UHC meski di tengah efisiensi,” terangnya.

Melalui lokakarya ini, Pemerintah Kota Blitar optimistis capaian UHC dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah, fasilitas layanan kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. (pang)