12 Oktober 2018

Bagian Hukum dan Organisasi Kota Blitar Gelar Sosialisasi Produk Hukum

Plh Asisten pemerintahan dan Kesra Wikandrio saat membuka Sosiaisasi Produk Hukum Daerah,

Pemerintah Kota Blitar melalui Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar menyelenggarakan Sosialisasi Produk Hukum Daerah. Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Usaha Tempat Kos, Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Perwali No. 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Dampak Lalu Lintas. Sosialiasi berlangsung di Balaikota Kusumo Wicitro, Kamis (11/10).  

Sosialisasi dibuka Wikandrio, PLH Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Blitar. Wikandrio mengatakan, setelah terbentuk, Perda-perda ini memang perlu segera disosialisasikan. Karena masyarakat perlu mengetahui. Sehingga langkah ini sangat tepat. Agar masyarakat tenang, aman dan nyaman karena mendapatkan kepastian hukum. Mengingat saat ini di Kota Blitar tumbuh kembang usaha tempat kos, dan diiringi dengan banyaknya pengguna. Sementara itu terkait dengan analisis lalu lintas, seiring dengan banyaknya investor dan berdiri bangunan besar seperti mall dan hotel, harus ada pertimbangan pengamatan lalu lintas. Karena kalau tidak disertai peraturan, dampak lalu lintas di Kota Blitar bisa terjadi kemacetan.
“ Perda ini memang penting untuk disosialisasikan ke masyarakat. Karena perda-perda ini sangat dibutuhkan. Agar dapat kepastian hukum sehingga masyarakat bisa tenang, aman dan nyaman. Utamanya perda tentang kos-kosan sangat perlu karena saat ini di Kota Blitar tumbuh kembang usaha kos. Untuk analisis lalu lintas juga begitu. Harus dilakukan karena kalau tidak, dampaknya bisa macet nanti,” kata Wikandrio.

Sementara itu Syahbana Tahta Wijaya, Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar mengatakan, sosialisasi melibatkan peserta masyarakat perwakilan RT RW,  Tokoh Masyarakat, Penyelanggara Usaha Kos, Camat dan Lurah se Kota Blitar. Sengaja masyarakat karena peraturan ini erat kaitanya dengan masyarakat. Sosialisasi ini wajib dilakukan, karena setiap produk hukum daerah yang ditetapkan sebagai tugas dari Bagian Hukum untuk mensosialisasikan. Baik secara langsung maupun tidak. Agar masyarakat mengetahui, memahami dan mengimplementasikannya. 
“Sebagai peserta ini dari masyarakat, perwakilan RT/RW, Tokoh Masyarakat,   Penyelenggara Usaha Kos, Camat dan Lurah se Kota Blitar. Sengaja melibatkan mereka karena perda-perda ini erat kaitannya langsung dengan masyarakat. Mereka akan mengetahui perijinan dan peraturan lain tentang usaha kos. Termasuk tentang analisis lalu lintas, masyarakat juga perlu tahu,” kata Syahbana. 

Sosialisasi diikuti sekitar 250 peserta. Dengan narasumber Nuhan Eko Wahyudi, juru bicara Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Blitar dengan materi Perda Penyelenggara Usaha Tempat Kos. Karena perda ini inisiatif dewan. Sedangkan Perda Analisis Dampak Lalu Lintas dan Perwali tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Dampak Lalu Lintas disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar, Priyo Suhartono. (Der)



Dibaca : 19