BERITA

Kota Blitar - Pemerintah Kota Blitar dan DPRD Kota Blitar membahas tindak lanjut dua rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin malam (05/05/2025). Salah satunya yakni penetapan persetujuan bersama atas Raperda tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Wali Kota Blitar, H. Syauqul Syauqul Muhibbin, S.H.I mengungkapkan, Perda penetapan bidang usaha mikro adalah perda inisiatif DPRD dan sudah mendapat penetapan. Sebelumnya, perda tersebut sudah melalui tahap pembahasan oleh pansus dan tim dari pemkot yang membidangi, antara lain, Kabag Hukum, Asisten 1 Bidang Pemerintah Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Disperindag Kota Blitar, dan Dinkop, UKM, dan Naker.

Setelah ditetapkan menjadi Perda, pemerintah kota akan segera mengajukan permohonan nomor registrasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, sejumlah ketentuan yang memerlukan pengaturan teknis akan ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan wali kota (Perwali).

“Tadi ada persoalan kewajiban penyediaan tempat usaha mikro, kewajiban pembinaan, pemberdayaan, pemerintah untuk membantu proses hukum dan permudah perizinan dan lain sebagainya,” ujar Mas Ibbin.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim mengungkapkan sebenarnya perda inisiatif legislatif ini sudah rampung. Namun haru menunggu evaluasi dari gubernur, hingga akhirnya selesai pada bulan lalu. 

“Kita harapkan, kemudahan di sini izin, bantuan. Karena saat ini perizinan seakan gampang tapi ada rumitnya. Misalnya tes laborat. Semoga nanti ada pendampingan dan pemkot bisa beri bantuan kemudahan,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota rapat paripurna juga menyampaikan pandangan umum atas raperda inisiatif Pemkot Blitar tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol. Wali kota turut menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi. (Vid)