BERITA

Kota Blitar - Pemerintah Kota Blitar mengikuti Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center of Prevention (MCP) 2025 secara virtual oleh KPK di Ruang ISC Diskominfotik Kota Blitar, Rabu (05/03/2025). Launching diikuti Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S. H. I dan Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba bersama seluruh jajaran Perangkat Daerah Pemkot Blitar.

Mas Ibbin menjelaskan, indikator MCP 2025 diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi di daerah. Pihaknya menilai program ini sejalan dengan visi-misi Pemkot Blitar yang menjunjung pemerintahan yang bersih dari korupsi, untuk kesejahteraan masyarakat.

Ada sejumlah poin yang ditekankan KPK dalam indikator MCP 2025. Salah satunya terkait manajemen pencegahan risiko di setiap 8 area pencegahan korupsi daerah. Harapannya dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dan mencegah rasuah.

“Saya baru ikut program MCP, pada intinya penekanan prioritas program KPK memberikan prioritas pada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) untuk fokus menghindari potensi korupsi,” kata Mas Ibbin.

Dalam rapat tersebut, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto mencatat angka indeks pencegahan korupsi di daerah pada tahun 2024 naik menjadi 76, satu angka lebih tinggi dari capaian 2023 dengan 75. Meski tercatat lebih baik, namun ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti mengungkapkan, KPK mengingatkan pentingnya optimalisasi pengawasan. Misalnya risiko pada area pengadaan barang jasa yang harus dipantau melalui tiga lini, yakni pengguna barang, pelaku pengadaan barang dan jasa, dan review oleh inspektorat.

“Sebenarnya dengan launching ini menandai bahwa MCP KPK harus segera dilaksanakan lebih baik. Supaya program pengendalian daerah bisa dilakukan secara masif di semua area,” tutur Ratih. (Vid)